April 2026
Bali Siap Terapkan Kebijakan Verifikasi Keuangan Turis Asing Mulai 2026
Pemerintah Provinsi Bali berencana menerapkan kebijakan baru pada 2026 yang mengharuskan turis asing membuktikan kemampuan finansial dan menyediakan rencana perjalanan detail sebelum masuk ke pulau. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pariwisata berkualitas setelah kedatangan turis asing mencapai rekor 7,05 juta pada 2025.
Latar Belakang Kebijakan
Kebijakan ini muncul di tengah rekor wisatawan yang mencapai angka tertinggi dalam sejarah pariwisata Bali dengan 7,05 juta kedatangan turis asing via udara sepanjang 2025. Namun lonjakan tersebut juga bersamaan dengan meningkatnya keprihatinan publik terkait serangkaian insiden yang melibatkan pengunjung asing, termasuk kasus turis yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum serta adat setempat.
Detail Kebijakan Baru
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mengharuskan pengunjung asing menunjukkan sumber daya finansial yang memadai, termasuk peninjauan tabungan selama tiga bulan sebelumnya sebagai bagian dari persyaratan masuk. Pihak berwenang juga akan menilai berapa lama turis berniat tinggal dan aktivitas apa yang mereka rencanakan selama di pulau.
Tujuan dan Implementasi
Bali mempersiapkan implementasi kebijakan pariwisata baru pada 2026 yang akan mengharuskan pengunjung asing membuktikan mereka memiliki dana yang cukup dan memberikan detail rencana perjalanan sebelum masuk ke pulau, sebagai bagian dari strategi Bali untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Gubernur menekankan pentingnya menentukan turis asing mana yang diizinkan masuk dan mana yang tidak, sehingga pengunjung tidak menimbulkan masalah dan justru berkontribusi positif, terutama untuk sektor pariwisata.
Status dan Jadwal
Pemerintah provinsi Bali sedang mengembangkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Pariwisata Berkualitas, namun regulasi tersebut belum disetujui oleh legislatif daerah Bali dan belum berlaku saat ini, tanpa tanggal implementasi yang dikonfirmasi. Pemerintah provinsi menargetkan implementasi pada 2026, tetapi tanggal mulai spesifik belum dikonfirmasi dan akan bergantung pada kapan peraturan daerah disahkan serta sistem pendukung siap di bandara dan titik masuk lainnya.