Bali Rencana Screening Keuangan Turis Asing 2026 untuk Dukung 'Wisata Berkualitas'

Screening Keuangan dan Itinerary Berlaku 2026

Mulai 2026, pemerintah provinsi Bali berencana melakukan screening terhadap turis internasional berdasarkan kapasitas keuangan, lama menginap, dan aktivitas yang direncanakan. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kebijakan ini akan mengharuskan turis asing menunjukkan sumber daya keuangan yang memadai, termasuk review tabungan selama tiga bulan terakhir.

Langkah tersebut akan mengharuskan banyak wisatawan menunjukkan catatan bank, bukti perjalanan lanjutan, dan akomodasi terkonfirmasi sebelum diizinkan masuk ke pulau. Opsi verifikasi di muka akan dihosting di platform nasional atau provinsi untuk mengurangi kemacetan di Bandara Ngurah Rai.

Merespons Rekor Kunjungan 7,05 Juta Wisman

Bali mencatat rekor 7,05 juta kunjungan wisman pada 2025, angka tertinggi dalam sejarah pariwisata pulau tersebut. Lonjakan ini memperparah masalah seperti kepadatan berlebihan, tekanan pada infrastruktur lokal, dan kekhawatiran akan perilaku sebagian turis asing.

Lonjakan wisman ini juga bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas serangkaian insiden yang melibatkan turis asing. Dalam beberapa tahun terakhir, Bali menghadapi kasus berulang turis bermasalah yang mengganggu ketertiban umum, melanggar hukum dan adat lokal.

Fokus 'Wisata Berkualitas' Bukan Kuantitas

Pemerintah pusat belum menetapkan target nasional kunjungan turis untuk 2026, namun pemerintah Bali telah menegaskan ingin memprioritaskan kualitas dibanding volume. "Penting untuk menentukan turis asing mana yang boleh masuk dan mana yang tidak, agar pengunjung tidak menimbulkan masalah melainkan berkontribusi positif," kata Koster.

Langkah screening baru ini bertujuan tidak hanya mengontrol volume turis tetapi juga meningkatkan kualitas pariwisata di pulau. Dengan memprioritaskan screening turis sebelum kedatangan, Bali berharap memastikan pengunjung menghormati adat lokal, mengikuti regulasi, dan berkontribusi positif pada ekonomi lokal.

Dampak pada Industri Pariwisata

Dalam industri pariwisata Bali, reaksi terhadap rencana screening 2026 ini beragam. Banyak pemilik hotel, manajer villa, dan operator tur mendukung langkah mengurangi perilaku disruptif dan tinggal jangka panjang di bawah radar yang jarang menghasilkan pengeluaran lokal signifikan. Mereka berargumen bahwa aturan yang lebih jelas dan ditegakkan konsisten dapat membantu memulihkan reputasi Bali.

Sementara itu, persyaratan yang ada tetap berlaku. Wisatawan harus mematuhi aturan visa Indonesia, menyelesaikan proses digital All Indonesia saat diperlukan, dan membayar levy pariwisata Bali. Elemen screening keuangan dan verifikasi itinerary baru direncanakan untuk 2026 dan belum menjadi syarat masuk formal.