April 2026
Bali Siapkan Kebijakan Screening Keuangan untuk Wisman Mulai 2026
Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan wisatawan mancanegara menunjukkan bukti keuangan 3 bulan terakhir mulai 2026 untuk mendorong 'quality tourism'. Kebijakan yang masih dalam tahap penyusunan Perda ini bertujuan menyaring wisatawan bermasalah setelah rekor 7,05 juta kunjungan wisman pada 2025.
Kebijakan Screening Keuangan Wisman
Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan bahwa mulai 2026, wisatawan mancanegara wajib menunjukkan bukti keuangan berupa tabungan selama tiga bulan terakhir sebagai syarat masuk ke Pulau Dewata. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Implementasi Pariwisata Berkualitas yang diharapkan dibahas legislatif daerah selama 2026.
"Salah satu aspek pariwisata berkualitas adalah jumlah uang di rekening tabungan wisatawan selama tiga bulan terakhir. Pihak berwenang juga akan menilai berapa lama wisatawan berniat tinggal dan aktivitas apa yang mereka rencanakan selama di pulau tersebut," ujar Koster.
Latar Belakang dan Tujuan
Rencana ini muncul setelah Bali mencatat rekor kunjungan wisman sebanyak 7,05 juta pengunjung pada 2025, disertai kekhawatiran atas perilaku tidak tertib, penyalahgunaan visa, dan tekanan lingkungan. Dalam tahun-tahun terakhir, Bali mengalami kasus berulang turis asing yang mengganggu ketertiban umum, melanggar hukum dan adat lokal, serta memberatkan sumber daya penegak hukum, termasuk deportasi kreator OnlyFans karena mencoba membuat konten dewasa.
Gubernur menegaskan bahwa tujuan strategis Bali bukan lagi mengejar target numerik dari pemerintah pusat, melainkan mengejar model yang menghasilkan dampak ekonomi positif lebih besar sambil mencegah pelanggaran perilaku yang merusak reputasi pulau. "Penting untuk menentukan turis asing mana yang diizinkan masuk dan mana yang tidak, sehingga mereka berkontribusi positif terhadap sektor pariwisata. Ke depan, kita akan fokus pada pariwisata berkualitas, bukan sekadar angka".
Detail Implementasi
Pemerintah provinsi Bali sedang menyusun regulasi yang akan menjadikan verifikasi keuangan dan rencana perjalanan yang jelas sebagai bagian dari pemeriksaan standar untuk turis internasional yang tiba di pulau tersebut. Untuk kasus visa on arrival standar, persyaratan yang ada untuk paspor yang berlaku dan tiket kembali akan tetap berlaku, namun kini disertai dengan kemungkinan pertanyaan lebih mendalam tentang dana dan itinerary.
Dengan menghubungkan masuk ke kapasitas keuangan yang dapat dibuktikan, pemerintah Bali berharap dapat meningkatkan nilai keseluruhan yang dihasilkan per turis sambil mendukung usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung sektor perhotelan pulau.
Reaksi Industri dan Tantangan
Dalam industri pariwisata Bali, reaksi terhadap usulan screening 2026 ini beragam. Fokus utama perdebatan adalah apakah screening keuangan merupakan alat yang tepat untuk membentuk kualitas pariwisata dan apakah hal tersebut akan merusak daya tarik Bali di antara wisatawan internasional.
Kritik memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat dengan mudah dimanipulasi karena wisatawan dapat memindahkan dana sementara ke rekening untuk lulus inspeksi. Sementara itu, wisatawan yang mengandalkan dukungan keluarga atau majikan dapat diperlakukan tidak adil. Wisatawan budget merupakan bagian bermakna dari ekonomi lokal, mendukung homestay, warung lokal, dan operator tur kecil. Filter keuangan berisiko mendorong segmen tersebut pergi demi hanya pemilik uang banyak.
Saat ini belum perlu panik karena kebijakan masih harus disetujui secara formal dan masih dalam proses legislatif lokal, sehingga persyaratan baru kemungkinan akan berlaku efektif lebih lambat selama tahun 2026, dengan beberapa laporan menyebutkan implementasi bisa dimulai Maret 2026.