April 2026
Bali Terapkan Skrining Keuangan Wisman Mulai 2026 untuk 'Quality Tourism'
Pemerintah Provinsi Bali akan menerapkan pemeriksaan finansial untuk wisman mulai 2026, termasuk verifikasi tabungan 3 bulan terakhir. Kebijakan ini bertujuan mengalihkan fokus dari 'mass tourism' menuju 'quality tourism' setelah rekor 7,05 juta kedatangan wisman tahun 2025.
Kebijakan Pemeriksaan Finansial Wisman
Pemerintah Provinsi Bali berencana mulai melakukan skrining wisman internasional dengan memverifikasi kecukupan sumber daya keuangan sebagai prasyarat masuk mulai tahun 2026. "Salah satu aspek pariwisata berkualitas adalah jumlah uang dalam rekening tabungan pengunjung selama tiga bulan terakhir," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Gianyar pada Kamis (1 Januari).
Selain memeriksa kapasitas keuangan, Koster mengatakan wisman yang masuk Bali juga akan diskrining berdasarkan lama tinggal yang direncanakan dan aktivitas yang direncanakan selama kunjungan.
Latar Belakang: Rekor Jumlah Kunjungan 2025
Koster mengatakan kepada Menteri Pariwisata bahwa Bali mencatat 7,05 juta kedatangan wisatawan mancanegara melalui udara sepanjang 2025, sementara sekitar 71.000 pengunjung datang melalui laut. Angka tersebut menandai level tertinggi dalam sejarah pariwisata Bali, dengan kedatangan terus meningkat setiap tahun setelah pandemi COVID-19 mereda.
Pada 2022, asosiasi bisnis pariwisata mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk membuka kembali akses bagi wisman dengan menawarkan berbagai fasilitas, yang menyebabkan lonjakan kedatangan yang sulit dikelola, kata Koster.
Tantangan dan Solusi
Pemerintah provinsi mengakui bahwa berbagai masalah telah muncul, termasuk tantangan lingkungan dan infrastruktur. Alih-alih menyalahkan pertumbuhan pariwisata semata atas masalah seperti sampah, kemacetan lalu lintas, dan banjir, Koster menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat dan tata kelola yang lebih baik.
Pihak berwenang semakin khawatir dengan laporan wisman yang overstay visa, bekerja ilegal, atau kehabisan uang dan mengandalkan aktivitas informal atau melanggar hukum untuk tetap tinggal di pulau itu. Insiden profil tinggi yang melibatkan perilaku buruk turis juga memicu tekanan publik untuk kontrol yang lebih ketat.
Dampak untuk Industri Pariwisata
Administrasi Bali bertujuan untuk memprioritaskan kualitas daripada kuantitas dalam pengembangan pariwisata. "Penting untuk menentukan wisman mana yang diizinkan masuk dan mana yang tidak, sehingga pengunjung tidak menimbulkan masalah dan sebaliknya berkontribusi positif, khususnya untuk sektor pariwisata," katanya.
Berdasarkan aturan yang diusulkan, yang bisa berlaku sedini Maret 2026, pengunjung internasional mungkin diminta untuk menunjukkan bukti bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk mendukung diri mereka selama tinggal. Ini bisa termasuk rekening bank terbaru, bukti akomodasi prabayar, dan tiket kembali atau lanjutan yang dikonfirmasi.